KONDISI PEREKONOMIAN DI MASA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK HINGGA SAAT INI (JOKOWI-MA'RUF)
Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi periode I (2015-2019),Perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen Secara keseluruhan data tersebut, Pemerintah mengklaim
pertumbuhan ekonomi pada level 5 persen merupakan yang terbaik, di tengah
ketidakpastian perekonomian global. Pasalnya, dibandingkan dengan negara-negara
G-20, pertumbunan ekonomi Indonesia terutama pada tahun 2018 sebesar 5,17
persen, merupakan tiga terbesar setelah India dan Cina.
Secara statistik, rasio penduduk miskin dalam lima tahun
terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin tercatat
sebesar 10,96 persen, tahun 2015 sebesar 11,13 persen, tahun 2016 turun menjadi
10,7 persen, 2017 sebanyak 10,12 persen, tahun 2018 menjadi 9,66 persen.
Sejak 2015 alokasi subsidi energi dikurangi, dialihkan
untuk belanja produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Subsidi tepat sasaran mendorong produktivitas dan pemerataan ekonomi. Sedangkan
sisi pengelolaan ekonomi makro, pemerintah mengklaim sektor moneter dan
keuangan terkendali. Ini tercermin dari cadangan devisa Indonesia tinggi dan
aman, setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor.
Di bidang infrastruktur, selama 5 tahun pemerintahan
Jokowi-JK, capaian pembangunan infrastruktur meliputi 3.194 km jalan
perbatasan, 1,378 km jalan tol, sepanjang 811,89 km rel kereta api, 136
pelabuhan, 15 bandara.
Sejalan dengan itu, pembangunan bidang infrastruktur
pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintahan Presiden Jokowi-JK dalam
lima tahun terakhir telah menyelasikan pembangunan 65 bendungan, sekitar 5.821
embung, 1 juta pembangunan baru jaringan
irigasi, 3,02 juta ha rehabilitasi irigasi, dan 3,21 juta ha réhabilitasi
irigasi tersier.
Sedangkan saat ini,
pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, banyak masyarakat yang menilai di dobrakan
pemerintah di 100 hari kerja lebih minim dibandingkan dengan periode
sebelumnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Mohammad Faisal menilai, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi minim akan gebrakan
baru khususnya kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Faisal,
memang ada beberapa kebijakan baru yang dilontarkan Jokowi dalam nota keuangan
tahun lalu. Kebijakan tersebut antara lain fokusnya dalam memajukan Sumber Daya
Manusia (SDM) dan tetap meningkatkan pembangunan infrastruktur. Namun, dia
berpendapat cara untuk mencapai tujuan tersebut kabur atau tidak jelas.
Sama halnya seperti
RUU Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah. Faisal menilai RUU ini belum
jelas seperti apa arahnya ke depan. Dia melihat, RUU Omibus Law yang ramai
diperbincangkan saat ini seolah-olah hanya dimaksudkan untuk mempermudah
investasi dengan memangkas regulasi.
Belum lagi, saat
ini wabah virus Corona kian merebak dan menjadi sebuah pandemi. Hal itu
tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian yaitu melambatkan pertumbuhan
ekonomi di seluruh negara yang terkena dampak wabah virus corona ini, termasuk
Indonesia.
Saat ini pemerintah
sedang mengupayakan pencegahan penularan wabah virus corona ini dengan Lockdown
dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini sedang dilaksanakan, namun
hal itu memberikan dampak besar bagi kondisi perekonomian nasional. Di tengah
masa-masa sulit seperti ini, pemerintah mungkin kewalahan, namun banyak harap
dari setiap lapisan masyarakat untuk pemerintah dan pemerintah sedang
mengupayakan hal itu untuk kesejahteraan rakyatnya.
REFERENSI
Komentar
Posting Komentar